Lae, terharu aku membaca suratmu untuk AJI dan wartawan Indonesia. Banyak media nasional, baik cetak maupun elektronik, kerap menulis besar-besar di medianya bahwa wartawan mereka tidak boleh menerima amplop. Tapi saya tahu, para petinggi media menerima “amplop” yang lebih besar dari penguasa dan pengusaha agar bisa merekayasa berita.

Frans; Blog Berita

Amplop haram bagi wartawan kecil tapi halal untuk para petinggi dan pemilik media. Ketidakadilan dan pembohongan publik inilah yang harus dilawan. Bukan dengan membolehkan wartawan menerima amplop tapi dengan mendesak agar perusahaan media memberikan upah yang layak untuk para wartawan.

Saya telah berkarir sebagai wartawan selama lebih dari 25 tahun, separuhnya di media nasional dan separuhnya di media internasional. Setelah berkeluarga dan dititipi anak-anak oleh Allah, saya memutuskan untuk bekerja di media internasional yang memang lebih menghargai kerja wartawan dengan upah yang layak seraya mengharamkan amplop.

Sebagai wartawan media internasional, saya bahkan pernah mentraktir makan anggota DPR dan pejabat tinggi ketika saya mengajak mereka untuk makan siang sambil mewawancarai mereka. Tentu saja biaya yang saya keluarkan untuk itu kemudian diganti oleh media tempat saya bekerja. Praktek semacam ini tidak saja memberikan harga diri kepada kita sebagai wartawan, tetapi juga membuat para narasumber tidak memandang rendah para wartawan.

Saya seringkali sedih kalau wartawan Indonesia dicap sebagai “wartawan nasi bungkus”: hanya dengan memberikan sebungkus nasi, narasumber bisa meminta seorang wartawan menulis berita seperti yang dikehendakinya.

Lae, wartawan itu tak pernah “mati”, meskipun dia kini sudah bekerja di bidang lain. Lae dapat terus berkarya lewat blog Batak News. Selamat atas blog-nya dan salam untuk si kecil Gibran. Mudah-mudahan dia mengikuti jejak ayahnya dan menjadi penulis hebat seperti Kahlil Gibran. [www.blogberita.net]

Frans bekerja sebagai wartawan di sebuah radio asing.

BERITA TAMBAHAN

Di bawah ini kukutip dari Tempo Interaktif; pernyataan Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif beberapa tahun lalu yang senada komentar Frans bahwa ada oknum petinggi media terlibat jaringan korupsi.

Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, Syamsul Muarif, menyatakan bahwa upaya penegakan integritas wartawan dan mendisiplinkan diri harus datang dari pimpinan media massa terlebih dahulu. “Bagaimana mungkin mengharapkan wartawan di lapangan akan bersikap profesional kalau pimpinan redaksinya ternyata juga ikut “bermain” dengan berbagai kelompok kepentingan yang ada di luar,” urainya.

Menurutnya, adanya pimpinan media massa yang ikut dalam suatu jaringan korupsi dengan kelompok-kelompok yang ada di pemerintahan dan bisnis yang menjadikan sulit untuk menegakkan integritas wartawan di lapangan. []

Artikel ini boleh dikutip HANYA JIKA disebutkan sumbernya www.blogberita.net DAN dibuat tautan-balik. Supaya tidak ketinggalan artikel terbaru, langgani RSS Feed, gratis!