PNS mendemo Bupati Tobasa
Sekitar 20 orang PNS dan seratusan warga berunjuk rasa ke kantor Bupati Tobasa dan Kejari Balige siang hari ini. Mereka menuntut Bupati Monang Sitorus mundur dari jabatannya karena dia berstatus tersangka koruptor.
Aksi ini berlangsung tertib. Massa berkumpul di kompleks gereja Katolik Paroki Balige lalu bergerak menuju kantor bupati. Para PNS berbaur dengan warga sipil. Sekitar 15 orang dari mereka mengenakan seragam PNS. Umumnya PNS yang ikut demo adalah pejabat.
Antara lain Asisten II Rasman Pardosi, Kristian Manurung dari Dinas Lingkungan Hidup, Lisbeth Siahaan dari Dinas Pariwisata, Gunsel Tamba, dan Selamat Sitanggang.
Ada yang menarik dari nama-nama ini. Misalnya Rasman Pardosi dan Gunsel Tamba; ketika pilkada dua tahun lalu mereka adalah pendukung habis-habisan calon bupati Monang Sitorus. Saat itu mereka nekat berdemo dan mengadukan Bupati Sahala Tampubolon — yang juga mencalonkan diri kembali jadi bupati — kepada DPRD Tobasa. Lisbeth Siahaan juga dikenal sebagai orang dekat Monang. Tapi sekarang mereka berbalik haluan menyerang Monang.
Kristian Manurung yang menjadi juru bicara massa dalam orasinya di depan kantor bupati mengatakan, banyak janji manis Bupati Monang Sitorus semasa pilkada untuk menyejahterakan rakyat, tapi hampir seluruhnya tidak terlaksana. Malah dia terlibat kasus korupsi Rp 3 miliar yang sudah satu tahun ini diusut Polda Sumut. “Masyarakat Tobasa tidak mau dipimpin oleh tersangka koruptor!” katanya.
Aksi ini tidak mendapat tanggapan dari Pemkab. Bupati tidak berada di kantornya, dan Wakil Bupati Mindo Siagian sedang berada di Medan karena mertuanya meninggal. Sementara Sekda Liberty Pasaribu yang berada di kantor tidak turun menemui massa.
Selanjutnya massa bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Balige, dan melakukan orasi yang sama di sana. Pengunjuk rasa sudah sepakat menggelar aksi demo sebanyak lima kali selama bulan Agustus. Dengan demikian mereka akan berdemo empat kali lagi.
Selama demo berlangsung, sejumlah kontraktor dan pengurus OKP terlihat bersibuk-ria bagai intel di antara massa dan di dalam kantor bupati. Mereka menemui pejabat-pejabat, termasuk Sekda Liberty Pasaribu. Bahkan ketika Sekda memberi keterangan pers, ada kontraktor yang nimbrung dan berujar, “Tolonglah rekan-rekan wartawan menulis berita yang kondusif.”
Bah, entah apa pula arti kata kondusif — sudah lama Batak News tak memakai jargon Orde Baru ini. “Biasalah, penjilat, cari muka biar dikasih proyek,” komentar seorang rekan jurnalis.
Ketika ditanya wartawan soal tuntutan pendemo atas kasus korupsi Rp 3 miliar yang melibatkan Bupati Sitorus, Sekda tidak bersedia menjawab. Dia cuma berkata bahwa stafnya sudah mencatat nama-nama PNS yang ikut demo. “Kita pelajari dulu, mungkin nanti akan ada sanksinya sesuai peraturan Korpri atau PNS. Kita akan panggil mereka untuk diberi pembinaan,” kata Sekda. — Oleh Jarar Siahaan; www.blogberita.com
Koneksi Internetmu lambat? Tak sempat tiap hari membaca web? Ini solusinya. ©Diizinkan mengutip artikel Blog Berita ini dengan syarat membuat tautan-balik.
Kirim artikel ini ke teman
• Donasi • Hubungi Blog Berita
