Massa pro-Bupati Tobasa Monang Sitorus berunjuk rasa siang tadi. Ini balasan atas demo kemarin yang menuntut Bupati lengser karena terlibat korupsi. Demo dipimpin oleh orang-orang yang ketika pilkada dua tahun lalu merupakan musuh politik Monang.

Sekitar 300-an massa ini umumnya adalah pemuda dan abang becak. Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan demo kubu kontra-Bupati sebelumnya. Selama arak-arakan dari Jalan Sisingamangaraja menuju kantor DPRD mereka meneriakkan yel-yel, “Usir provokator! Dukung program Tobamas! Dukung Bupati Monang Sitorus!”

Dalam aksi damai di depan gedung Dewan, massa diterima oleh tujuh orang anggota DPRD. Yaitu Sabam Simanjuntak, Parade Manurung, Herbert Sibuea, Togar Manurung, Vespasianus Panjaitan, Walton Silaen, dan Parulian Gurning. Ketua DPRD Tumpal Sitorus tidak berada di kantor; dia sedang bertugas ke Jakarta.

Sejumlah “tokoh” Tobasa yang ikut berunjuk rasa antara lain Anita boru Sianturi, Parulian Napitupulu [keduanya suami-istri dan politisi PNBK], Binahar Napitupulu [kontraktor yang aktif membina olah raga karate], Mallasak boru Manurung [aktivis parpol], Pahala Napitupulu [mantan lurah], Hankam Sitorus [tim sukses Monang saat pilkada], Nawi Simanjuntak [aktivis organisasi becak], dan Robert “Kempes” Pardede [kontraktor dan aktivis OKP].

Yang menarik ialah, semua mereka — kecuali Hankam — dulunya adalah musuh politik Monang Sitorus. Mereka bekas tim sukses dan pendukung calon bupati yang kalah, Sahala Tampubolon, yang juga Bupati Tobasa pertama. Misalnya Anita dan suaminya Parulian, serta Kempes, ketika pilkada berdemo ke Kejari Balige sambil membawa keranjang babi agar Monang tidak dilantik jadi bupati. Mallasak juga ikut dalam acara deklarasi Sahala Tampubolon sebagai calon bupati. Tapi sekarang, entah kenapa, mereka berbalik mendukung Monang.

Mereka menyatakan bahwa demo sehari sebelumnya oleh warga dan PNS — baca di sini — telah mengakibatkan Tobasa tidak kondusif. Tapi tidak dijelaskan apa yang disebut sebagai tidak kondusif. Binahar menyerukan: “Masyarakat Tobasa sudah jenuh dengan aksi unjuk rasa, apalagi dengan membawa atribut agama seperti salib, toga, dan peti mati. Kami mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bupati Monang Sitorus. Kami juga mendesak Bupati untuk menindak tegas aparatur pemerintah Kabupaten Tobasa yang terlibat unjuk rasa menentang pemerintah.”

Massa pun menyambut: “Pecat! Pecat Kristian Manurung! Usir provokator!” Nama yang disebut terakhir adalah seorang PNS yang berorasi pada demo kemarin. Kempes Pardede juga berorasi, “Jangan coba-coba bila ada massa menyegel kantor bupati, akan berhadapan dengan masyarakat!”

Mereka juga meminta agar surat mosi tak percaya yang sudah diteken tiga fraksi DPRD Tobasa diteruskan hingga Ketua DPRD Tumpal Sitorus dipecat. Menjawab itu, anggota DPRD Sabam Simanjuntak, yang ketika pilkada adalah pendukung kandidat Sahala Tampubolon, mengatakan pihaknya terus melakukan lobi politik. “Percayalah saudara-saudara, mosi tak percaya akan terus, kami belum menyerah,” ujar Sabam.

Rekannya, Parade Manurung, menimpali, “Maka kalian dukunglah kami Dewan ini. Jujur saja ya, kalian rakyat itu lebih pintar dari kami Dewan ini. Saya paling bodoh di Dewan, jadi tolonglah diajari.” Sementara Togar Manurung berkata, “Sudah tiga dari lima fraksi yang meneken, dan kami akan terus berusaha.” Herbert dan Vespasianus dari Fraksi Golkar pun senada.

Beberapa bulan silam 11 anggota DPRD Tobasa meneken surat mosi tak percaya atas kepemimpinan Ketua Tumpal Sitorus. Mereka menuntut Tumpal diganti. Tapi Batak News dan umumnya media belum berhasil memperoleh apa sebenarnya alasan mereka membuat surat itu. Yang bisa terlihat adalah, semua anggota DPRD yang meneken mosi tak percaya adalah pro-Bupati Monang Sitorus. Bahkan dua bulan lalu sekelompok warga berunjuk rasa ke DPRD dan menyatakan bahwa para wakil rakyat yang meneken mosi tak percaya telah dibayar oleh pihak tertentu sebesar Rp 10 juta per orang.

Usai menyampaikan aspirasi di Dewan, massa mengajak ketujuh anggota DPRD mendampingi mereka berorasi di depan kantor bupati. Mereka diterima oleh Sekda Liberty Pasaribu, didampingi sejumlah kadis seperti FLP Sitorus, Hulman Sitorus, Madju Samosir, dan Rellus Siagian.

Sekda mengaku sangat bangga atas kedatangan massa itu. Katanya, demo ini adalah bukti masyarakat Tobasa masih bisa melihat dan membela kebenaran. “Barusan saya telepon Pak Bupati yang sedang tugas di Jakarta, dan beliau menyampaikan salam hangat,” kata Liberty. Ketika didesak memecat belasan PNS yang mendemo Bupati kemarin, Sekda menjawab, “Akan kami tindaklanjuti.”

“Kepada rekan-rekan pers, perlu diketahui aksi ini adalah spontanitas, bukan rekayasa. Ini aspirasi murni masyarakat Tobasa,” kata Nawi Simanjuntak dari pengeras suara.

Seorang sumber BlogBerita DotCom di DPRD mengatakan, dia mendapat kabar bahwa SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan atas kasus dana Rp 3 miliar yang melibatkan Bupati Monang Sitorus sudah keluar. Namun sumber ini tidak bisa menunjukkan fotokopi SP3 dimaksud. “Tapi sudah keluar,” ujarnya.

Sementara pihak Polda dan Kejati Sumut hingga kini belum pernah mewartakan kepada publik bahwa SP3 kasus ini keluar. Kabar terakhir dari Polda yang dikutip sejumlah media lokal dan nasional adalah, Monang Sitorus telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut. Mungkinkah penyidik mengeluarkan SP3 diam-diam? — Ditulis Jarar Siahaan; www.blogberita.com

Artikel ini boleh dikutip HANYA JIKA disebutkan sumbernya www.blogberita.net DAN dibuat tautan-balik. Supaya tidak ketinggalan artikel terbaru, langgani RSS Feed, gratis!