Aksi demo di depan kantor Bupati Tobasa di Balige masih berlangsung hingga Blog Berita DotCom meninggalkan lokasi pukul 6.30 malam ini.

Sekitar lima ratus warga dan beberapa PNS mulai berkumpul di lapangan bola Raja Sisingamangaraja XII Balige pukul 9 pagi. Dari sana mereka bergerak menuju kantor DPRD. Beberapa jam berorasi dan meminta anggota DPRD turun, mereka pun beralih ke depan gedung kantor bupati. Massa “memaksa” sembilan orang anggota DPRD yang ada di gedung Dewan untuk ikut bersama mereka ke depan kantor bupati untuk menemui Bupati Monang Sitorus.

Dalam kondisi sakit setelah kecelakaan mobil, Ketua DPRD Tumpal Sitorus mengikuti kehendak massa. Ia tampak berjalan perlahan-lahan. Setelah tiba di depan kantor bupati, pengunjuk rasa berorasi tanpa tedeng aling-aling; mereka mempermalukan Bupati, DPRD dan Kapolres Tobasa AKBP Alisman Nainggolan. Kapolres hadir di lapangan bersama sekitar seratus polisi, sementara Bupati Monang Sitorus, Wakil Bupati Mindo Siagian, dan Sekda Liberty Pasaribu tidak berada di kantor.

Pancasila Sibarani, seorang aktivis LSM, berorasi dengan “menelanjangi” para pejabat daerah dan wakil rakyat. “Selesai tahun 2009, akka latteung on kaluar do sian Tobasa,” katanya lewat pengeras suara. Latteung dimaksudkan untuk menghina para pejabat pemkab.

“Ini juga, polisi di Tobasa, membela-bela Bupati. Lihat sajalah, Kapolres dan Bupati itu ibaratnya sudah marhallet [pacaran]. Kapolres lindungi eksekutif. Tidak ada Kapolres mengusut kasus korupsi di Tobasa. Saya bertanggung jawab mengatakan ini. Saya siap ditangkap!” kata Pancasila Sibarani.

Dua lapis pasukan polisi berjaga-jaga agar massa tidak menerobos masuk ke dalam gedung kantor bupati. Lapis terdepan adalah polisi tanpa senjata memegang tali-tambang yang panjang. Di belakangnya petugas yang diperlengkapi tameng dan tongkat pemukul. Dua mobil pemadam milik pemkab juga siaga di sisi kiri dan kanan gedung.

Petugas polisi ini pun “dikompori” oleh Pancasila. Dari jarak satu-dua meter, dia berorasi lantang di hadapan hidung para polisi itu. “Ini lagi, polisi, kalian kira kami takut sama kalian? Kecil kalian itu! Tentara Belanda saja kami lawan. Belanda! Rakyat yang mengusirnya.”

Sekarang giliran para anggota DPRD, yang sabar berdiri berhadapan dengan pengunjuk rasa, kena semprit. Sambil menunjuk-nunjuk ke arah Dewan, Pancasila berkata, “Kalian Dewan pun sama saja. DPRD latteung kalian itu! Senang kalian kalau ada kasus korupsi begini, kalau ada demo, biar ada uang masuk kalian. Penjilat kalian itu! Nanti kalau ganti bupati, ganti lagi jilatan kalian!” Massa pun selalu menyambut orasi Pancasila dengan yel-yel.

Berulang kali mendapat “tembakan langsung”, akhirnya Ketua DPRD Tumpal Sitorus tak bisa menahan emosi. Lewat mik, dia berujar, “Kalau kalian membawa kami ke sini cuma untuk dihina, biar kami kembali ke kantor. Kami ke sini karena tadi kalian ingin menyampaikan aspirasi soal kasus korupsi.”

Rekannya, JMP Sitorus, lebih emosional. “Hei, jangan jadi provokator kau!” katanya kepada Pancasila. “Enak saja bilang DPRD latteung!” Dan tiba-tiba dari arah massa terlempar satu kemasan air mineral berisi ke arah JMP. Suasana makin panas; antara massa dengan DPRD. Tapi orator lain, seorang PNS, Kristian Manurung, berhasil membuat keadaan kembali tenang. Orasi pun tetap berlangsung, dan akhirnya DPRD dan massa bisa berkomunikasi dengan baik.

“Ido, molo songon on, baru pe goar na wakil rakyat [bagus, harus beginilah anggota Dewan]. Harus tegas dan berani bicara benar,” kata Pancasila Sibarani. Tampaknya dia sengaja memancing para wakil rakyat agar ikut-ikutan “galak”, dan memang berhasil.

Ketua DPRD Tumpal Sitorus dengan blak-blakan menantang massa untuk menunjukkan siapa oknum Dewan yang menerima suap dalam kasus korupsi Rp 3 miliar dengan tersangka Bupati Monang Sitorus. “Siapa orangnya? Sebutkan. Biar saya yang duluan mengadukannya ke polisi. Jadi jangan kalian asal tuduh dan sama-ratakan semua anggota Dewan. Kami yang berdiri di sini masih punya hati nurani. Kami berpihak pada rakyat,” katanya.

Yang dimaksudkan Tumpal adalah gagalnya dua kali sidang paripurna Dewan membentuk pansus kasus korupsi Rp 3 miliar. Waktu itu diberitakan di dua-tiga koran bahwa umumnya oknum anggota DPRD, LSM, wartawan, dan yang disebut sebagai tokoh masyarakat di Balige diduga telah mendapat sogok berupa proyek dari Pemkab Tobasa agar tidak lagi meributkan kasus yang melibatkan Bupati Monang itu. Dalam demo sebelumnya massa pun pernah menyebut sejumlah anggota DPRD menerima suap masing-masing Rp10 juta agar meneken surat mosi-tak-percaya yang menuntut Tumpal dicopot dari jabatannya.

Wakil Ketua DPRD Baktiar Tampubolon menambahkan, “Kami bukan cuma diam di kantor. Kami sudah ke Mabes Polri dan mempertanyakan kasus korupsi Rp 3 miliar ke Waka Polri, Komjen Makbul Padmanegara, dan dia sudah meneruskannya ke Polda. Waktu itu Saudara Ketua Dewan memaksakan diri untuk ikut, dalam kondisi sakit, kami papah dia masuk ke pesawat dan mobil.” Wakil Ketua DPRD lainnya, Firman Pasaribu, tampak menganggukkan kepala.

Hingga menjelang pukul 4 sore, karena Bupati belum juga muncul, massa bermaksud menyegel kantor bupati. Tapi Kapolres Alisman Nainggolan dengan tegas mengatakan polisi akan mencegahnya. “Gedung ini adalah asset negara, jadi saya pertaruhkan jabatan untuk mengamankannya. Lagipula, kalau kalian tutup kantor ini, bagaimana nanti rakyat lain yang ingin berurusan ke sini. Saya tidak tahu demo ini untuk kepentingan siapa, silakanlah berkaca sendiri,” ujar Kapolres kepada massa.

Kemudian lapis pertama barikade polisi, yang tadi memegang tali-tambang, bergerak ke samping dan mengambil tameng dan tongkat kayu. Polisi siap-siap menghadang massa. “Ayo! Majuuu …!” teriak pentolan-pentolan demo. Puluhan orang warga di baris depan mendorong petugas bertameng. Namun para juru teriak dan pemimpin demo, tentu saja, tidak ikut ambil peran mendorong petugas; mereka cuma berkoar-koar.

Beberapa kali massa dan polisi saling dorong, tapi tidak berarti apa-apa. Polisi tetap kokoh dan tidak berhasil dipaksa mundur selangkah pun. Demonstran juga terkesan tidak akur, sebagian besar malah cuma duduk-duduk dan menonton. Selama dorong-mendorong, tidak ada yang terluka.

Beberapa saat kemudian massa berehat sembari duduk. Momen itu dipergunakan polisi untuk menyantap nasi bungkus di lapangan rumput di samping kantor bupati. Massa sendiri belum makan. Mereka tampaknya kurang persiapan, dan sepertinya tidak ada sponsor yang membiayai mereka. Seorang PNS yang ikut demo, ME Sihotang, berembuk dengan kawan-kawannya. Tak lama, ia menelepon seseorang. “Sekitar 400 atau 500 bungkuslah,” kata ME. Tapi sampai menjelang pukul 6 sore, nasi bungkus yang dipesan belum juga datang.

Saat polisi asyik makan, tiba-tiba Kristian Manurung berteriak, “Kita rakyat di sini kelaparan, sementara saya baru dapat informasi bahwa Bupati Monang Sitorus sedang makan enak-enak di Kecamatan Uluan bersama Karang Taruna. Ayo bergerak!”

Mungkin karena sudah letih dan lapar, massa cuma duduk terbengong. Eh, malah pasukan polisi, yang lagi asyik makan di samping kantor bupati, tiba-tiba berhamburan kembali ke posisi semula. Mereka kira benar-benar massa mau menerobos masuk.

Lalu sebagian massa berjalan menuju rumah dinas bupati yang berjarak sekitar 300 meter dari kantor bupati. Melihat itu beberapa petugas Satpol PP berlari sambil memegang rotan-pemukul ke depan pintu rumah bupati. “Siapkan dulu makanan bagi kami! Ada anggaran di APBD untuk rakyat. Kami lapar. Kami mau makan,” kata Kristian, PNS yang vokal itu. Karena tak ada penghuni di rumah dinas, mereka kembali ke depan kantor bupati.

Barulah menjelang matahari terbenam, nasi bungkus pun tiba, tapi jumlahnya tak banyak. Mereka pun makan di halaman kantor bupati. Beberapa orang nekat membawa dua dandang; untuk memasak nasi dan air minum. Dengan kayu bakar, mereka menanak beras di kompleks kantor bupati.

Hingga blog ini meninggalkan lokasi demo pukul 6.30 malam, sebagian massa masih tetap bertahan di sana. Tapi sebagian lagi, yang berasal dari luar Kecamatan Balige, telah pulang. Pengunjuk rasa berencana tidak akan meninggalkan kantor bupati, dan bermalam di sana, sebelum Bupati Monang bersedia menjawab mereka secara langsung. Massa kecewa karena sudah lima kali berunjuk rasa dalam bulan Agustus ini tapi tidak satu kali pun Bupati menerima mereka.

Tentu mudah mencari penyebabnya. “Berani karena benar, takut karena salah,” bunyi orasi demonstran. — Ditulis Jarar Siahaan; foto oleh Jarar Siahaan; www.blogberita.com

Artikel ini boleh dikutip HANYA JIKA disebutkan sumbernya www.blogberita.net DAN dibuat tautan-balik. Supaya tidak ketinggalan artikel terbaru, langgani RSS Feed, gratis!