Setiap menjelang akhir tahun puluhan “wartawan Tempo” muncul di Balige. Mereka tempo-tempo nongol, tempo-tempo menghilang. Kayak “penampakan” saja.

Jarar Siahaan; Blog Berita; Balige 

Sabtu dua hari lalu Bagian Humas Pemkab Tobasa mengadakan temu pers akhir tahun. Inti acaranya, Humas ingin mendengar keluhan, kritik, maupun saran dari kalangan wartawan demi memperbaiki kinerja kehumasan dalam kaitan sebagai narasumber pers.

Menurut data yang tercatat di Humas, hingga akhir Desember 2007, sedikitnya 82 orang wartawan dan yang mengaku wartawan mendaftarkan diri di Humas. “Padahal kalau kami lihat klipping berita selama ini, kurang-lebih tidak sampai 30 orang saja yang aktif menulis,” kata sumber di Humas yang tidak mau disebut namanya kepada Blog Berita. “Tapi kalau ada acara seremonial atau temu pers, wartawan yang datang pasti banyak.”

Sumber itu memang benar. Lihat saja acara temu pers Humas di aula kantor bupati di lantai empat; sedikitnya 60 orang jurnalis hadir padahal saat itu adalah hari libur, Sabtu. Tapi tidak semua yang hadir adalah wartawan profesional. Setengahnya malah wartawan gadungan, yaitu orang yang mengaku-ngaku wartawan dan sebagian memiliki kartu pers tapi tidak pernah menulis berita. Bahkan ada beberapa yang hadir adalah pemborong, aktivis LSM, pengurus parpol, dan juga bekas anggota DPRD Tobasa. Di antara “wartawan musiman” ini ada yang datang dari Medan dan kabupaten lain.

Satu-dua wartawan sungguhan dalam acara temu pers menyampaikan masukan kepada Kabag Humas, Albert Sidabutar, bahwa yang disebut wartawan adalah bila dia menulis berita di medianya. Pihak narasumber di Pemkab juga diminta agar jangan lagi menilai wartawan hanya karena memiliki kartu pers, sebab kartu pers pun bisa dibeli.

Selama ini sudah kebiasaan pada setiap akhir tahun puluhan wartawan bodrex alias wartawan gadungan “bergerilya” dari pintu ke pintu instansi pemerintah. Ulah mereka cukup meresahkan para pejabat daerah, karena mereka tak segan-segan meminta “uang THR”. Sayangnya, para pejabat tidak berani “melawan” mereka. “Walaupun kami tidak menulis, tapi bisa saja data kasus pejabat kami berikan kepada wartawan profesional supaya diekspos. Jadi jangan anggap remeh sama kami,” kata seorang wartawan gadungan kepada staf Humas suatu ketika.

Seorang kepala dinas pernah bercerita, pada tanggal 31 Desember tahun lalu sekelompok “wartawan” dan LSM datang ke kantornya untuk meminta uang Tahun Baru. Karena dia tidak sanggup meladeni, dia pun menghindar. Namun besoknya, tanggal 1 Januari, mereka nekat mendatangi rumah si pejabat. “Bah, malu kali rasanya. Waktu itu mertuaku sedang di rumah. Istriku sampai bilang, ‘Kok wartawan datang ke sini ramai-ramai tanggal 1, apakah kau punya masalah di kantor?’ Akhirnya saya kasihlah amplop supaya mereka tidak mengejar-ngejar saya lagi,” katanya.

Hal menarik lainnya dalam temu pers ini, sejumlah wartawan sungguhan yang menulis di koran harian dan mingguan berkeluh-kesah pada Kabag Humas soal kesejahteraan. Mereka minta Pemkab turut memikirkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan yang dimaksud adalah uang.

Seharusnya tuntutan tersebut bukan ditujukan kepada Pemkab atau pihak narasumber. Kesejahteraan wartawan adalah tanggung jawab perusahaan media tempatnya menulis; mengapa bikin koran dan mengangkat wartawan bila tidak sanggup memberi gaji. Isu kesejahteraan wartawan juga merupakan salah satu tugas pokok organisasi pers untuk diperjuangkan.

Buat gerombolan wartawan bodrex: selamat Tahun Baru.

Artikel ini boleh dikutip HANYA JIKA disebutkan sumbernya www.blogberita.net DAN dibuat tautan-balik. Supaya tidak ketinggalan artikel terbaru, langgani RSS Feed, gratis!