6 jenis politikus busuk
4 June 2008 | www.blogberita.net | Pelanggan RSS gratis»
Hingga 2007 BPK menemukan total penyimpangan anggaran negara Rp3.600 triliun.
Gerakan Nasional Tidak Pilih Politikus Busuk [GANTI POLBUS]:
- Boros, tamak, dan korup.
- Penjahat dan pencemar lingkungan.
- Pelaku kekerasan HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM.
- Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan.
- Pemakai narkoba dan pelindung bisnis narkoba.
- Pelaku penggusuran dan tindakan yang tidak melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan politik kaum petani, buruh dan rakyat miskin kota.
Indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2007 yang diluncurkan Transparency International meletakan korupsi di Indonesia dalam kategori korupsi yang tidak terkendali (rampant) karena memiliki indeks korupsi di bawah 3. Nilai indeks di bawah 3 adalah ciri dari negara terbelakang dan miskin. Terdapat 40% (72 negara) dari total 180 negara di dunia yang memiliki kondisi korupsi dan kemiskinan seperti Indonesia. IPK Indonesia terus turun; 2,4 di tahun 2006 menjadi 2,3 di tahun 2007. Demikian juga dengan kemiskinan yang juga semakin meningkat dari 35 juta jiwa (15,97%) Februari 2005 menjadi 39 juta jiwa (17,75%) pada Maret 2006. Ini membuktikan korupsi adalah salah satu penyebab utama kemiskinan dan pemiskinan.
Hingga akhir 2007, BPK telah menemukan total penyimpangan anggaran negara sebesar 3.600 triliun rupiah. Dari angka ini 40% berpotensi dikorupsi. Ternyata besar anggaran negara yang dicuri, lebih besar nilainya dari total tanggungan subsidi BBM, subsidi pupuk dan cicilan utang luar negeri selama 5 tahun. Lantas kenapa rakyat yang harus menanggung? [ICW/Anti Korupsi]
Koneksi Internetmu lambat? Tak sempat tiap hari membaca web? Ini solusinya. ©Diizinkan mengutip artikel Blog Berita ini dengan syarat membuat tautan-balik.
Kirim artikel ini ke teman
• Donasi • Hubungi Blog Berita
kalau bukan rakyat yang menanggung bukan korupsi namanya
[reply to this comment]
Penyimpangan, tidak selalu dalam koridor pengertian korupsi.
Boleh jadi, masuk dalam tidak taat asas penggunaan anggaran.
Mungkin, pos2 anggarannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
[reply to this comment]
Angkanya bisa lebih besar dari itu karena bukan rahasia lagi auditor BPK bisa diajak untuk negosiasi debgan imbalan amplop.
Sebaliknya angka juga lebih kecil dari itu, karena auditor BPK sering seenak udelnya menggolongkan setiap temuan sebagai korupsi padahal koruptornya nggak ada dan/atau proses hukumnya nggak jalan.
Bagusnya BPKnya sendiri perlu untuk diaudit, misalnya oleh KPK atau BPKP
[reply to this comment]
Inilah kisah sebuah negeri yang diperjuangkan dengan tetesan keringat, darah, meregang nyawa para pahlawan, kini terpuruk oleh karena para pemimpin yang senang memeras keringat dan menghisap darah rakyatnya sendiri.
Sebelum adzab yang lebih dahsyat melanda kita, wahai para penguasa negeri segeralah bertobat dan kembalilah ke jalan yang benar.
[reply to this comment]