Pemkab Tobasa tidak mendidik dan seharusnya Pemkab Tobasa menjadikan pers sebagai sosial control dalam melaksanakan program pembangunannya. Pemkab Tobasa hanya menginginkan berita yang diterbitkan oleh pers mengenai Tobasa hanya yang bagus-bagus saja.

Kelemahan ini akan terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak jelas juntrungannya. Sangat ironis pemberitaan tentang Tobasa yang bagus-bagus dengan kenyataan yang terjadi, dimana saat ini beberapa jajaran dari Pemkab Tobasa ada yang telah dipenjara, ditetapkan jadi tersangka, dll akibat melakukan korupsi, tanpa ada reaksi dari Pejabat atau Bupati Tobasa (mungkin hal ini dibiarkan saja sebagai korban untuk menutupi sesuatu).

Seandainya pers dijadikan sebagai sosial kontrol, mungkin hal ini dapat dicegah dan Bupati-nya dapat bertindak cepat untuk tidak salah menempatkan orang untuk menduduki suatu jabatan .

Berhasil juga gerakan dan gertakan wartawan di Tobasa, hingga dapat meningkatkan “harga” profesi yang pembelinya “Pemkab”, menggunakan “uang rakyat”. Dan, saya kira tidak hanya di Tobasa saja Kakanda. Ini model baru pembungkaman pers, dari pendekatan keras, ke kompromistik, ramah lingkungan.

Saya kira, Bupati Tobasa dan kabinetnya, sangat sadar dengan thesis “media lebih kuat dari kekuasaan”. Siapa yang mampu beli media, kekuasaannya akan langgeng, lenggang dan tak rahang.

Secara pribadi, saya usul, nggak usah ikut-ikutan terima uang gituan boss. Sebab, ada waktunya yang namanya Monang Sitorus dan kroni-kroninya, harus mengakui bahwa jadi bupati tidak lebih hebat dan agung dari seorang Jarar Siahaan yang sadar media itu.

Mauliate

BLOG BERITA: tidak ada satu pun opini amanguda ini yang bisa kubantah. nampak kali uda juga orang pers. :)

Jujur, aku senang membaca berita, dan bangga mengetahui di pemkab tobasa memberikan perhatian kepada pekerja PERS. Demikianlah seharusnya…. hubungan wartawan dan pelaksana kebijakan bisa sejalan…

Persoalannya, masihkah dana itu bisa turun jika berita yang dimuat isinya “menjatuhkan” nama baik pelaksanaan kebijakan?
menurutku… dana tidak perlu diturunkan.

Tapi, kalau berita itu isinya “Mengkritisi” apalagi kritik untuk membangun… itu mah, ku’du dihargai atuh….. walaupun beritanya membuat kuping merah para pejabat….

Seandainya semua pemkab melakukan hal yang sama, tentunya rekan-rekan wartawan akan lebih sejahtera.

Memang, jika wartawan menerima “perhatian” dari seseorang, apalagi dari Pemkab, ada ke khawatiran wartawan “sungkan” untuk mengkritisi, menurut saya, disinilah di ukur “kedewasaan” wartawan tersebut.

Prinsipnya, wartawan yang rajin dan yang melakukan tugasnya memang perlu diperhatikan….!!!!!, tetapi wartawan yang mencari kesalahan orang lain dan buntutnya meminta sejumlah uang dengan imbalan tidak menurunkan berita dimaksud….. itu sudah tidak relevan.

Singkatnya, sebagai pekerja PERS, aku salut terhadap kebijakan Pemkab Tobasa, dan berterima kasih kepada bapak Bupati atas kebijakan memperhatikan rekan-rekan pekerja Pers.

Dana Humas baik Pemkab maupun Pemprov, yang diberikan kepada Pers (utamanya koran derah) memang cukup besar.

Bahkan, ada wartawan yang di berikan tiket pesawat, untuk menghadiri Hari Pers Nasional.

Saya rasa tidak ada salahnya, kalau wartawan diberi ‘ insentif’ kalau memuat berita mengenai pembangunan daerah. Soalnya, pembaca dari perantauan juga pengen berita dari kampung halaman

Masalahnya, kalau udah pernah ‘berhutang budi’, wartawan jadi sungkan, menulis yang ‘jelek-jelek’.