FADMIN MALAU

Oleh Fadmin Prihatin Malau — Kehadiran industri, perusahaan harus dapat mensejahterakan karyawannya, memberdayakan masyarakat secara ekonomi, yang mana masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran industri, perusahaan dari sisi ekonomi. Implementasinya, masyarakat harus dapat berinteraksi dengan industri, perusahaan yang ada secara harmonis.

Berinteraksi secara harmonis merupakan kerja dari PR (public relations). Institusi, perusahaan, industri dan lainnya mengembangkan program secara total dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara institusi, perusahaan atau industri dengan masyarakat.

Tidak mudah, karena kehadiran institusi, industri atau perusahaan melahirkan perubahan nilai-nilai baru pada masyarakat, perubahan ini dapat bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Bila bernilai negatif maka akan melahirkan biaya ekonomi tinggi kepada institusi, industri atau perusahaan itu.

Krisis keuangan global melanda Indonesia berimbas kepada perekonomian yang menggoyangkan sendi-sendi institusi, industri atau perusahaan yang ada. Gejolak sosial dari ekses ekonomi sudah mulai terlihat, daya beli masyarakat rendah dan kebutuhan terus meningkat. Unjukrasa berbagai elemen masyarakat terjadi dimana-mana dengan satu konsep keterpurukan ekonomi dan kemiskinan.

Padahal industri, perusahaan merupakan proses pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan produk yang seinovatif dan sekompetitif mungkin agar mampu bertahan di pasar. Secara teknis, industri pada dasarnya bebas nilai (value free), artinya saat dioperasionalkan cenderung mengasumsikan kehadirannya sekedar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa berpretensi mengubah tatanan masyarakat. Padahal, selama industri, perusahaan berada di tengah masyarakat dan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu ada implikasi yang harus diperhitungkan.

Fenomena ini dialami semua industri, perusahaan dalam proses investasi, dimana biaya-biaya sosial harus ada guna melakukan pendekatan kepada masyarakat dimana industri, perusahaan itu beroperasional.

Secara ekonomi, implikasi kehadiran industri, perusahaan pasti membuat perubahan pada masyarakat (social change). Secara sosiologi dapat didefinisikan adanya industri, perusahaan akan membuat perubahan pada masyarakat yakni perubahan cara berpikir, bersikap, perilaku dan gaya hidup (life style) masyarakat.

Bila kehadiran industri, perusahaan akan melahirkan trade-off dari masyarakat, yakni kesiapan melakukan penyesuaian nilai-nilai tertentu agar dapat hidup “harmonis” dengan industri. Perubahan nilai dapat saja menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan yang lainnya.

Seorang ahli Etika pembangunan, Denis Goulet menggambarkan dilema sosial industrialisasi sebagai the cruel choice (pilihan yang kejam). Artinya, tanpa industri, perusahaan akan sulit meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, namun melalui industri, perusahaan harus diperhitungkan kemungkinan terjadinya proses disintegrasi, disharmoni dalam masyarakat.

Kesemuanya itu kerja PR untuk menciptakan harmonisasi, membangun industri, perusahaan yang bebas dari dampak sosial yang merugikan masyarakat. Sesuatu yang sebenarnya sangat utopis, mengingat yang lebih dimungkinkan dan lebih realistis adalah bagaimana mengeliminasi seoptimal mungkin potensi dampak negatif yang mungkin akan timbul sebagai akibat adanya industri, perusahaan.

Menciptakan harmonisasi itu tidak mudah, butuh dana cukup besar yang pada akhirnya mendongkrak, menggelembungkan biaya produksi industri, perusahaan itu. Pada saat bersama bila terjadi resistensi dalam kelompok masyarakat dan kalau tidak dikelola dengan baik, proporsional dan profesional oleh PR industri, perusahaan itu akan menjadi konflik berkepanjangan. Bila ini yang terjadi maka biaya yang harus dikeluarkan lebih besar lagi dan bisa saja produksi terhenti dan investasi yang sudah ditanamkan bisa mati.

Kredibilitas PR sebagai pemimpinan sosial (social leadership) dipertaruhkan untuk dapat mengakomodir kepentingan industri, perusahaan, memiliki pengaruh, wibawa dan sebagainya untuk mengantisipasi segala perubahan yang terjadi dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Konsep dasar yang ada pada masyarakat yakni industri, perusahaan harus mampu memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberi kesempatan pelatihan pada warga masyarakat untuk dapat mengambil bagian dalam proses produksi (Vocational Training), mengembangkan program pembangunan masyarakat (Community Development), merancang program public relations yang berorientasi pada kebutuhan aktual (actual interest) masyarakat, terlibat dalam proses pendidikan masyarakat seperti pemberian beasiswa, membangun fasilitas kesehatan, sanitasi, dan sebagainya.

Proses ini menjadi tuntutan, terutama ketika kondisi krisis keuangan global yang terjadi. Ada keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar, harus dilakukan sejalan dengan dengan proses operasional industri, perusahaan.

Eksistensi PR (Public Relations)

Eksistensi PR harus mampu menjembatani setiap proses industri, perusahaan menuntut trade-off dari masyarakat, yakni kesiapan melakukan penyesuaian nilai nilai yang ada pada masyarakat dan hidup “harmonis” dengan industri, perusahaan.

PR harus mampu tidak menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, tingginya tingkat kriminalitas dan yang lainnya. Keberadaan public relations dalam satu industri, perusahaan harus berada pada posisi strategis, sebagai penentu pada industri, perusahaan itu agar tujuan untuk menciptakan harmonisasi dan meminimalkan komplik dari masyarakat kepada industri, perusahaan.

Melihat krisis keuangan global saat ini melanda Indonesia menjadikan tantangan cukup besar, berbeda dengan ketika tidak terjadi krisis keuangan global sebab biaya ekonomi (economic cost) untuk investasi bidang sosial dapat disediakan sebagai biaya pendukung dari produksi.

Prinsip dasar dari industri, perusahaan menilai proses pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari investasi sosial dan bukan sebagai biaya ekonomi (economic cost). Hal ini karena hanya dengan pola semacam ini, industri tidak akan mengalami gangguan-gangguan sosial yang pada gilirannya akan menghambat bahkan menutup proses produksi.

Persoalannya, saat krisis keuangan global PR industri, perusahaan dihadapkan pada posisi sulit investasi sosial sebagai pendukung produksi terganggu, tetapi harus dilakukan, bila tidak kelangsungan industri, perusahaan tidak aman. Konsep dasar dari investasi sosial untuk menjaga stabilitas industri, perusahaan maka eksistensi, kredibilitas PR harus maksimal, memberikan kontribusi nyata. Pola penghematan, efesiensi harus dipilih yang tidak menimbulkan kerawanan sosial seperti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemotongan intensif, pengurangan gaji dan lainnya yang berhubungan dengan humaniora.

Aspek untuk menjalin harmonisasi dengan elemen masyarakat, pemerintahan (goverment), media dan pencitraan industri, perusahaan harus terus dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan dan memberdayakan kekuatan harmonisasi yang selama ini telah dibangun, dibina sehingga dengan bahasa sederhana dapat diucapkan, ”Kemesraan ini janganlah berlalu….” Artinya, persahabatan yang terbina baik selama ini jangan putus begitu saja hanya karena kita tidak dapat lagi bernyanyi bersama. Pada posisi ini PR diuji kemampuannya, hanya PR yang handal mampu mempertahankan harmonisasi yang telah dibangunnya selama ini.

Fadmin Prihatin Malau adalah praktisi humas di sebuah perusahaan di Kabupaten Toba Samosir.

Artikel ini boleh dikutip HANYA JIKA disebutkan sumbernya www.blogberita.net DAN dibuat tautan-balik. Supaya tidak ketinggalan artikel terbaru, langgani RSS Feed, gratis!